merkantilisme dalam ekonomi politik internasional
Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volum perdagangan global teramat sangat penting.
Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya) yang dimiliki oleh negara dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah (sebisanya) impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif.
Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong eksport (dengan banyak insentif) dan mengurangi import (biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar). Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme.
Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern (dari abad ke-16 sampai ke-18, era dimana kesadaran bernegara sudah mulai timbul). Peristiwa ini memicu, untuk pertama kalinya, intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya yang akhirnya pada zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir.
Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya banyak peperangan dikalangan negara Eropa dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18, seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations, ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh Inggris, yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia.
sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme
Contoh Kasus :
Inggris
Salah satu negara penganut paham merkantilis dapat dilihat pada negara Inggris. Peletak dasar pertama sistem merkantilisme di Inggris adalah Raja Henry VII (1485- 1509) melalui peningkatan industri topi dan meningkatkan perpajakan untuk memajukan pelayaran dan perdagangan. Merkantilisme Inggris mengalami peningkatan pada masa ratu Elizabeth I (1558-1603). Dalam bidang industri, Elizabeth I mengeluarkan peraturan wajib memakai topi dari laken/wol bagi mereka pada hari minggu untuk ke gereja. Rakyat juga wajib makan ikan pada hari-hari yang ditentukan. Dengan peraturan tersebut maka produksi nasional akan memperoleh pasaran di Inggris. Ratu Elizabeth I juga meningkatkan pelayaran niaga Inggris. Pada tahun 1588 terjadi perang armada di selat kanal besar antara armada gabungan Inggris dan Belanda melawan Spanyol dan Inggris menang.
Mulailah pelayaran pantai direbut Inggris dan Belanda.
Dari politik merkantilisme muncul perserikatan dagang seperti "EAST INDIAN COMPANY" atau EIC. EIC memperoleh hak istimewa yaitu hak monopoli dagang serta hak merampas negeri di India, Kanada, dan Amerika Utara. Merkantilisme di Inggris mengalami masa kejayaan pada masa perdana menteri Oliver Cromwell yang mengeluarkan "ACT OF NAVIGATION" yaitu peraturan tentang pelayaran dengan tujuan melindungi perdagangan di Inggris dari negara-negara saingannya.
Act of Navigation berisi antara lain:
a. Barang-barang dari daerah jajahan Inggris hanya boleh di angkut dengan kapal-kapal Inggris
b. Barang-barang dari negara Eropa hanya boleh di angkut dengan kapal dari Inggris.
c. Pelayaran di pantai Inggris hanya untuk kapal Inggris[5]
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa merkantilisme merupakan suatu sistem atau suatu kebijakan dimana lebih menonjolkan kegiatan perdagangan internasional. Selain itu, merkantilisme juga lebih mengedepankan praktek ekspor dibandingkan dengan impor. Merkantilisme dapat dikatakan sebagai sebuah alat proteksi diri bagi sebuah negara untuk melindungi perdagangannya. Merkantilisme terbagi ke dalam dua kelompok yakni kelompok Bullionist yang dipelopori oleh Gerald Malynes dan juga kelompok merkantilis murni.
Suatu negara akan menganut paham merkantilis ketika mereka akan melakukan suatu perdagangan internasional. Dalam sistem merkantilisme, logam mulia merupakan suatu ukuran kemakmuran suatu negara. Logam mulia ini dijadikan sebagai ukuran terhadap kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan bagi negara yang bersangkutan. Dengan kekayaan yang melimpah maka kesejahteraan akan meningkat dan kekuasaan pun semakin mudah untuk didapatkan. Penerapan sistem merkantilisme bagi sebuah negara juga bertujuan untuk melindungi perkembangan industri perdagangan dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara tersebut.
Ekonomi Politik Internasional dalam Studi Hubungan Internasional
Ekonomi politik internasional (EPI), mulai diperkenalkan dan dan dipakai dalam lingkup keilmuan HI sejak tahun 1970an (Ravenhill, 2008). Ketertarikan para scholars Hubungan Internasional terhadap ranah ekonomi global sebenarnya dimulai ketika pasca perang dunia ke 2 terjadi; dimana Blok Barat –AS dan sekutunya, mulai memperhatikan permasalahan perkembangan ekonomi pasca perang. Semangat Blok Barat dalam menstrukturisasi dan memutar roda perekonomian dunia diwujudkan dalam bentuk rezim perdagangan pertama, yaitu GATT pada tahun 1948. Dekade 1950-1960an ditandai dengan melemahnya berbagai trade barriers di sektor perdagangan global; misalnya, dalam kurun waktu 20 tahun tarif perdagangan di negara-negara anggota GATT menurun dan mengakibatkan tingginya volume perdagangan ekspor-impor diantara negara-negara tersebut (Gilpin, 2001). Di dalam masa Perang Dingin ini, Blok Barat mampu menciptakan keteraturan dan pengorganisasian perdagangan global melalui GATT.
Namun di awal 1970an, ekonomi global sedang mengalami guncangan dan ketidakstabilan. Penyebabnya, meskipun AS dan sekutunya telah mendirikan rezim perdagangan internasional pertamanya –GATT, namun negara-negara yang tidak menjadi anggota GATT (terutama negara-negara berkembang) tidak mengalami integrasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan peningkatan aktivitas ekonomi diantara negara maju dan negara berkembang. Di era 1970an juga, AS sebagai salah satu kekuatan dominan di dunia ini mengalami inflasi tinggi akibat Perang Vietnam. Mengatasi hal ini, Presiden Nixon mengambil langkah dengan membuat kebijakan float exchange rate dimana dolar AS dijadikan sebagai cadangan keuangan mereka, menggantikan kebijakan fixed exchange rate, dimana emas dijadikan tolak ukur dan cadangan keuangan bagi pertukaran nilai mata uang di seluruh dunia (Ravenhill, 2008). Kebijakan domestik AS pun tampaknya dijadikan sebuah “kebijakan moneter global” melalui GATT. Di masa itu hingga sekarang, banyak negara menggunakan floating exchange rate dan menyimpan dolar sebagai cadangan fiskal negaranya.
Selain itu, AS dan berbagai negara industri maju lain nya sangat membutuhkan berbagai macam bahan mentah demi menggerakkan roda perindustrian nya, namun mereka dipersulit dengan naiknya harga komoditas utama seperti minyak bumi dan berbagai material lainnya. Negara-negara pengekspor minyak bersatu dan membentuk organisasi penjualan minyak OPEC, dimana mereka dapat merubah harga minyak menjadi melonjak naik. Menghadapi berbagai macam ancaman ekonomi, negara-negara maju banyak mencoba untuk menulis ulang peraturan untuk mengatur interaksi ekonomi internasional, seperti peraturan perdagangan internasional (Ravenhill, 2008). Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana mungkin kebijakan moneter AS dapat disetujui dan diaplikasikan GATT sebagai kebijakan ekonomi global? Lalu, bagaimana dengan negara-negara OPEC yang dapat dengan mudah mengontrol supply minyak mentah dan membuat harga komoditas tersebut melonjak tinggi? Dari hal-hal diatas dapat diasumsikan bahwa terdapat sebuah “hubungan spesial” antara politik dengan ekonomi.
Daftar Pustaka
Curry, Jefferey Edmund.2001.”Memahami Ekonomi Internasional”.Jakarta: World Trade Press.
Amalia, Lia.2007.”Ekonomi Internasional”.Yogyakarta: Graha Ilmu
Salvatore, Dominick.1992.”Ekonomi Internasional”.Jakarta: Erlangga
Apridar.2009.”Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya”.Yogyakarta: Graha Ilmu
Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya) yang dimiliki oleh negara dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah (sebisanya) impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif.
Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong eksport (dengan banyak insentif) dan mengurangi import (biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar). Kebijakan ekonomi yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme.
Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern (dari abad ke-16 sampai ke-18, era dimana kesadaran bernegara sudah mulai timbul). Peristiwa ini memicu, untuk pertama kalinya, intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya yang akhirnya pada zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir.
Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya banyak peperangan dikalangan negara Eropa dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18, seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations, ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh Inggris, yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia.
sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme
Contoh Kasus :
Inggris
Salah satu negara penganut paham merkantilis dapat dilihat pada negara Inggris. Peletak dasar pertama sistem merkantilisme di Inggris adalah Raja Henry VII (1485- 1509) melalui peningkatan industri topi dan meningkatkan perpajakan untuk memajukan pelayaran dan perdagangan. Merkantilisme Inggris mengalami peningkatan pada masa ratu Elizabeth I (1558-1603). Dalam bidang industri, Elizabeth I mengeluarkan peraturan wajib memakai topi dari laken/wol bagi mereka pada hari minggu untuk ke gereja. Rakyat juga wajib makan ikan pada hari-hari yang ditentukan. Dengan peraturan tersebut maka produksi nasional akan memperoleh pasaran di Inggris. Ratu Elizabeth I juga meningkatkan pelayaran niaga Inggris. Pada tahun 1588 terjadi perang armada di selat kanal besar antara armada gabungan Inggris dan Belanda melawan Spanyol dan Inggris menang.
Mulailah pelayaran pantai direbut Inggris dan Belanda.
Dari politik merkantilisme muncul perserikatan dagang seperti "EAST INDIAN COMPANY" atau EIC. EIC memperoleh hak istimewa yaitu hak monopoli dagang serta hak merampas negeri di India, Kanada, dan Amerika Utara. Merkantilisme di Inggris mengalami masa kejayaan pada masa perdana menteri Oliver Cromwell yang mengeluarkan "ACT OF NAVIGATION" yaitu peraturan tentang pelayaran dengan tujuan melindungi perdagangan di Inggris dari negara-negara saingannya.
Act of Navigation berisi antara lain:
a. Barang-barang dari daerah jajahan Inggris hanya boleh di angkut dengan kapal-kapal Inggris
b. Barang-barang dari negara Eropa hanya boleh di angkut dengan kapal dari Inggris.
c. Pelayaran di pantai Inggris hanya untuk kapal Inggris[5]
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa merkantilisme merupakan suatu sistem atau suatu kebijakan dimana lebih menonjolkan kegiatan perdagangan internasional. Selain itu, merkantilisme juga lebih mengedepankan praktek ekspor dibandingkan dengan impor. Merkantilisme dapat dikatakan sebagai sebuah alat proteksi diri bagi sebuah negara untuk melindungi perdagangannya. Merkantilisme terbagi ke dalam dua kelompok yakni kelompok Bullionist yang dipelopori oleh Gerald Malynes dan juga kelompok merkantilis murni.
Suatu negara akan menganut paham merkantilis ketika mereka akan melakukan suatu perdagangan internasional. Dalam sistem merkantilisme, logam mulia merupakan suatu ukuran kemakmuran suatu negara. Logam mulia ini dijadikan sebagai ukuran terhadap kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan bagi negara yang bersangkutan. Dengan kekayaan yang melimpah maka kesejahteraan akan meningkat dan kekuasaan pun semakin mudah untuk didapatkan. Penerapan sistem merkantilisme bagi sebuah negara juga bertujuan untuk melindungi perkembangan industri perdagangan dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara tersebut.
Ekonomi Politik Internasional dalam Studi Hubungan Internasional
Ekonomi politik internasional (EPI), mulai diperkenalkan dan dan dipakai dalam lingkup keilmuan HI sejak tahun 1970an (Ravenhill, 2008). Ketertarikan para scholars Hubungan Internasional terhadap ranah ekonomi global sebenarnya dimulai ketika pasca perang dunia ke 2 terjadi; dimana Blok Barat –AS dan sekutunya, mulai memperhatikan permasalahan perkembangan ekonomi pasca perang. Semangat Blok Barat dalam menstrukturisasi dan memutar roda perekonomian dunia diwujudkan dalam bentuk rezim perdagangan pertama, yaitu GATT pada tahun 1948. Dekade 1950-1960an ditandai dengan melemahnya berbagai trade barriers di sektor perdagangan global; misalnya, dalam kurun waktu 20 tahun tarif perdagangan di negara-negara anggota GATT menurun dan mengakibatkan tingginya volume perdagangan ekspor-impor diantara negara-negara tersebut (Gilpin, 2001). Di dalam masa Perang Dingin ini, Blok Barat mampu menciptakan keteraturan dan pengorganisasian perdagangan global melalui GATT.
Namun di awal 1970an, ekonomi global sedang mengalami guncangan dan ketidakstabilan. Penyebabnya, meskipun AS dan sekutunya telah mendirikan rezim perdagangan internasional pertamanya –GATT, namun negara-negara yang tidak menjadi anggota GATT (terutama negara-negara berkembang) tidak mengalami integrasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan peningkatan aktivitas ekonomi diantara negara maju dan negara berkembang. Di era 1970an juga, AS sebagai salah satu kekuatan dominan di dunia ini mengalami inflasi tinggi akibat Perang Vietnam. Mengatasi hal ini, Presiden Nixon mengambil langkah dengan membuat kebijakan float exchange rate dimana dolar AS dijadikan sebagai cadangan keuangan mereka, menggantikan kebijakan fixed exchange rate, dimana emas dijadikan tolak ukur dan cadangan keuangan bagi pertukaran nilai mata uang di seluruh dunia (Ravenhill, 2008). Kebijakan domestik AS pun tampaknya dijadikan sebuah “kebijakan moneter global” melalui GATT. Di masa itu hingga sekarang, banyak negara menggunakan floating exchange rate dan menyimpan dolar sebagai cadangan fiskal negaranya.
Selain itu, AS dan berbagai negara industri maju lain nya sangat membutuhkan berbagai macam bahan mentah demi menggerakkan roda perindustrian nya, namun mereka dipersulit dengan naiknya harga komoditas utama seperti minyak bumi dan berbagai material lainnya. Negara-negara pengekspor minyak bersatu dan membentuk organisasi penjualan minyak OPEC, dimana mereka dapat merubah harga minyak menjadi melonjak naik. Menghadapi berbagai macam ancaman ekonomi, negara-negara maju banyak mencoba untuk menulis ulang peraturan untuk mengatur interaksi ekonomi internasional, seperti peraturan perdagangan internasional (Ravenhill, 2008). Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana mungkin kebijakan moneter AS dapat disetujui dan diaplikasikan GATT sebagai kebijakan ekonomi global? Lalu, bagaimana dengan negara-negara OPEC yang dapat dengan mudah mengontrol supply minyak mentah dan membuat harga komoditas tersebut melonjak tinggi? Dari hal-hal diatas dapat diasumsikan bahwa terdapat sebuah “hubungan spesial” antara politik dengan ekonomi.
Daftar Pustaka
Curry, Jefferey Edmund.2001.”Memahami Ekonomi Internasional”.Jakarta: World Trade Press.
Amalia, Lia.2007.”Ekonomi Internasional”.Yogyakarta: Graha Ilmu
Salvatore, Dominick.1992.”Ekonomi Internasional”.Jakarta: Erlangga
Apridar.2009.”Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya”.Yogyakarta: Graha Ilmu
